Artikel tentang Jokowi vs Prabowo

Survei Update: Jokowi Vs Prabowo di 3 Survei Terakhir

Ilustrasi (Mindra Purnomo/detikcom)

Jakarta - Survei elektabilitas capres-cawapres bermunculan menjelang pencoblosan Pilpres 2019. Setidaknya berdasarkan hasil survei tiga lembaga terbaru, pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin masih unggul atas Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Bila pemilihan presiden diadakan sekarang, Jokowi masih unggul atas Prabowo Subianto," kata peneliti Indikator, Burhanuddin Muhtadi, di kantor Indikator, Jalan Cikini V, Jakarta Pusat, Selasa (8/1/2019).
Meski demikian, masih terlihat cukup banyak responden yang belum menentukan pilihan atau merahasiakan pilihannya. Selain itu, masih ada serangkaian debat capres-cawapres yang bakal dimanfaatkan setiap pasangan calon untuk merebut pemilih yang belum menentukan pilihan ini.

Berikut hasil 3 survei terakhir untuk Pilpres 2019:

Survei Indikator

Periode: 16-26 Desember 2018
Metode: random sampling
Responden: 1.220 orang
Margin of Error: 2,9 persen

Hasil:

Jokowi-Ma'ruf Amin: 54,9 persen
Prabowo-Sandiaga: 34,8 persen

LSI Denny JA

Periode: 5-12 Desember 2018
Metode: multistage random sampling
Responden: 1.200 orang
Margin of Error: 2,8 persen

Hasil:

Jokowi-Ma'ruf Amin: 54,2 persen
Prabowo-Sandiaga: 30,6%
Rahasia/tidak menjawab: 15,2%

Median

Periode: 4-16 November 2018
Metode: multistage random sampling
Responden: 1.200 orang
Margin of Error: 2,9 persen

Hasil:

Joko Widodo-Ma'ruf Amin: 47,7 persen
Prabowo-Subianto-Sandiaga Uno: 35,5 persen
Undecided votters: 16,8 persen

Persiapan Jokowi dan Prabowo Hadapi Debat

Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga (Foto: Pradita Utama)

Jakarta - Debat Calon Presiden antara Jokowi-Ma'ruf Amin dengan Prabowo-Sandiaga akan dimulai pada pekan depan. Masing-masing calon pun sudah mulai melakukan persiapan, dari visi-misi hingga isu yang akan dibawa ke perdebatan.

Dirangkum detikcom, Selasa (8/1/2019), penegakan hukum menjadi materi dalam debat capres-cawapres pertama. Cawapres Sandiaga Uno mengaku akan mengangkat kasus teror terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan.



"Ada kemungkinan (mengangkat kasus Novel dalam debat perdana) karena masalah korupsi itu kan sudah sangat akut, ada di stadium 4. Kalau kanker, kalau penyakit, sudah sangat kronis," kata Sandiaga di Bulungan, Jakarta Selatan, Selasa (8/1/2019).

Menurut Sandiaga, dengan mengangkat kasus-kasus yang masih berjalan, bisa memudahkan masyarakat mengambil kesimpulan tentang kinerja penegakan hukum pemerintahan Jokowi.

"Secara kontekstual pasti akan lebih mudah untuk mengangkat topik-topik atau kasus-kasus yang sedang berjalan dan dirasakan oleh masyarakat mana yang sudah adil, mana yang belum dirasakan keadilannya. Nah ini yang menjadi tugas kita bersama-sama tim menyiapkan," ujar Sandiaga.

Lalu bagaimana dengan kubu sebelah? Kubu Jokowi-Ma'ruf sudah melakukan persiapan. Pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin mendapat bantuan dari tiga mantan penyiar televisi dalam persiapan debat.

"Mantan-mantan penyiar TV, ada saya, Putra Nababan, Tina Talisa, yang semuanya pengalaman lebih dari 10 tahun di layar kaca," ujar Jubir TKN Jokowi-Ma'ruf, Meutya Hafid.

Bukan hanya tiga eks presenter TV itu saja yang membantu Jokowi-Ma'ruf dalam persiapan debat. Setidaknya ada sekitar 15 orang yang masuk tim debat yang merupakan tim kecil dari TKN.

Untuk isu, pasangan nomor urut 01 itu akan membahas hal-hal yang nyata yang sudah dirasakan oleh masyarakat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto, menambahkan, pihaknya tidak akan bawa hal-hal yang mengawang-awang di materi debatnya.

"Kita bicara hal-hal yang nyata dirasakan oleh rakyat dan bagaimana pemimpin menjawab itu. Bukan hal hal yang di awang-awang. Hal yang membumi yang dirasakan rakyat itu nanti akan diberi jawaban oleh Pak Jokowi-Ma'ruf Amin," ucap Hasto, terpisah. 

Jokowi vs Prabowo di Pusaran Tema Debat Pertama

Jokowi dan Prabowo di Padepokan Pencak Silat. Foto: Twitter @pramonoanung

Jakarta - Pekan depan capres Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto akan berhadapan dalam panggung debat perdana Pilpres 2019. Tema untuk debat kali ini yakni 'Hukum, HAM, Korupsi dan Terorisme'.

"Yang kita inginkan dari metode debat KPU, sekarang ini mengeksplorasi gagasan visi-misi itu," ujar komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (7/1/2019).

Jokowi dan Prabowo sebetulnya sudah pernah bertemu di atas panggung debat capres pada Pilpres 2014. Kini mereka kembali akan kembali berhadapan, namun dengan pasangan duet yang berbeda.

Baik pasangan Jokowi-KH Ma'ruf Amin maupun Prabowo-Sandiaga Uno sudah menyiapkan visi-misi hingga program kerja yang telah dikumpulkan ke KPU sejak beberapa bulan lalu. Pada dokumen yang mereka kirim tertulis janji-janji terkait hukum, HAM, penanganan korupsi, hingga menanggulangi terorisme.

Berikut perbandingan gagasan Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga sesuai tema debat perdana Pilpres 2019:

Hukum

Jokowi-Ma'ruf lebih fokus kepada reformasi sistem hukum. Sementara itu Prabowo-Sandiaga menekankan pada penegakkan supremasi hukum.

Selengkapnya tentang perbedaan gagasan Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga di bidang hukum bisa dilihat di sini!

HAM

Jokowi yang merupakan petahana masih mengedepankan penyelesaian kasus HAM masa lalu dalam janjinya kali ini. Sementara itu Prabowo dalam dokumen visi-misi memang tak eksplisit menulis HAM, namun dia berjanji memenuhi kebutuhan hak dasar fakir miskin dan kaum rentan lainnya.

Lebih lanjut mengenai visi dan misi Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga seputar HAM dan hak lainnya bisa disimak di sini!

Korupsi

Untuk isu korupsi, Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga tampak kompak karena fokus pada pencegahan. Keduanya juga sama-sama berniat menguatkan KPK.

Apa saja persamaan pandangan keduanya tentang pencegahan korupsi? Simak di sini!

Terorisme

Pasangan Jokowi-Ma'ruf berniat memberantas terorisme mulai dari penguatan ideologi negara. Sementara itu Prabowo-Sandiaga ingin lebih menguatkan aparat, dalam hal ini TNI dan Polri.

Simak perbedaan gagasan Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga melawan terorisme di sini!

'Masyarakat perlu informasi sebanyak-banyaknya,' Presiden Jokowi tanggapi kontroversi iklan bioskop

• 14 September 2018

• Bagikan artikel ini dengan Facebook
 
• Bagikan artikel ini dengan Messenger
 
• Bagikan artikel ini dengan Twitter
 
• Bagikan artikel ini dengan Email
 
• Kirim

Hak atas fotoANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAY

Image captionBakal calon Presiden Joko Widodo (kedua kanan) berjabat tangan dengan bakal cawapres Ma'ruf Amin (kanan), Wapres Juuf Kalla (kedua kiri) dan pengusaha Erick Thohir usai memberikan keterangan terkait formasi tim sukses kampanye Pilpres 2019 di Jakarta, Jumat (07/09).

Diprotes keras kubu Prabowo-Sandiaga, Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara perihal tayangan iklan kinerja pemerintah di bioskop yang dituding sebagai kampanye terselubung.

Sambil tertawa ringan, Presiden Jokowi menyatakan iklan itu informasi kinerja pemerintah yang harus disampaikan skepada masyarakat oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

"Itu memang tugas Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika) menginfokan mana apa yang sudah, mana yang dalam proses, mana yang akan, dan mana yang belum (dikerjakan pemerintah)," kata Jokowi di Bogor, Jumat (14/9).

• Iklan Jokowi di bioskop, Perludem: 'Mestinya yang ditonjolkan prestasi kementerian'
• Mengapa kubu Prabowo minta kepala daerah tak menjadi tim sukses, walau KPU mengizinkan?
• Politik 'dua kaki' Partai Demokrat: 'Batu loncatan AHY di Pilpres 2024'

Di hadapan wartawan, Joko Widodo mengatakan, pemberitahuan kinerja pemerintah kepada masyarakat itu mirip yang dilakukan Kementerian Penerangan di masa Orde Baru.

"Kalau dulu, misalnya, Menteri Penerangan yang menerangkan (program pemerintah). Lalu masak suruh diem gini, gimana sih?" kata Jokowi, kemudian tertawa, sambil memperagakan menutup mulut.

Presiden; 'Kewajiban Menkoninfo'

Ditanya wartawan bahwa iklan itu dianggap tidak tepat karena bertepatan dengan peristiwa pemilu, Presiden mengatakan: "Tiga, (atau) empat tahun lalu sudah saya sampaikan, baik lewat Youtube, (atau) televisi."

"Itu kewajiban Menkoinfo," katanya lagi. "Itu amanat Undang-Undang. Dilihat saja (materi UU)."

Hak atas fotoANTARA FOTO/YULIUS SATRIA WIJAYA

Image captionPresiden Jokowi menanggapi soal iklan kontroversial di bioskop itu setelah membuka kongres ke-36 GMKI di Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/09)

Kampanye terselubung? 'Hentikan tayangannya'

Sebelumnya, tayangan iklan kinerja pemerintahan Joko Widodo yang diputar semenjak pekan lalu di jaringan bioskop di seluruh Indonesia, telah diprotes oleh partai pendukung Prabowo-Subianto.

Iklan yang dibuat oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika ini dituding sebagai kampanye terselubung untuk kepentingan Joko Widodo dalam pemilihan presiden tahun depan.

"Kominfo harus tahu batasan-batasan mana yang boleh dilakukan, dan mana yang tidak boleh dilakukan. Bioskop itu ruang privat, karena orang yang membayar yang bisa masuk," kata politikus Partai Demokrat, Ferdinand Hutahean, kepada BBC News Indonesia, Kamis (13/09).

Menurutnya, semua iklan kinerja pemerintah yang menonjolkan Presiden Jokowi, sudah bisa dilkatakan sebagai kampanye, karena dia mencalonkan lagi sebagai kandidat presiden.

"Jadi, kalau ada iklan tentang kinerjanya itu adalah kampanye, dan harus dihentikan, dan tidak bisa masuk ke ruang privat seperti bioskop," tegas Ferdinand.

Protes serupa juga diteriakkan politikus Partai Gerindra, Fadli Zon, yang juga menuntut agar iklan itu dihentikan dari tayangannya di bioskop-bioskop.

Presiden: 'Kita ingin menyampaikan apa adanya'

Kepada wartawan, Presiden Jokowi mengatakan pula bahwa masyarakat memerlukan informasi perihal kinerja pemerintah "sebanyak-banyaknya".

"(Yaitu) menginfokan mana apa yang sudah, mana yang dalam proses, mana yang akan, dan mana yang belum (dikerjakan pemerintah)," katanya.

"Kita ingin menyampikan apa adanya," katanya lagi.

Hak atas fotoDETIK.COM/DENITA BR MATONDANG

Image captionMenurut politikus Partai Demokrat, Ferdinand Hutahean, semua iklan kinerja pemerintah yang menonjolkan Presiden Jokowi, sudah bisa dilkatakan sebagai kampanye, karena dia mencalonkan lagi sebagai kandidat presiden.

Dalam iklan berjudul "Dua musim 65 bendungan" itu menampilkan video sejumlah bendungan yang sebagian dibangun di masa Presiden Jokowi.

Pembuat iklan, yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika, juga menampilkan seorang petani yang digambarkan mendukung kebijakan pembangunan bendungan karena dianggapnya bermanfaat.

Dalam tayangan di Youtube, video berdurasi empat menit 30 detik itu juga menampilkan video dan suara Presiden Joko Widodo.

Bantahan Kementerian Komunikasi dan Informatika

Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang membuat iklan ini, membantah iklan kinerja pemerintahan Joko Widodo tentang pembangunan puluhan bendungan itu sebagai kampanye terselubung.

"Sama sekali tidak benar kalau iklan layanan masyarakat yang kami sampaikan di bioskop beberapa hari ini sebagai bentuk kampanye," kata Kepala Humas Kemkominfo, Ferdinandus Setu kepada BBC News Indonesia, Kamis (13/09).

Menurutnya, pihaknya hanya menjalankan amanat UU sebagai humas pemerintah.

"Kami berkewajiban untuk senantiasa menyampaikan kepada publik, hal-hal, capaian-capaian, program yang sedang dan telah dilakukan dan apa yang akan dilakukan pemerintah saat," papar Ferdinandus.

"Kebetulan saja pemerintaan saat ini adalah pemerintahan Jokowi-JK, dan kebetulan pula Pak Jokowi akan running lagi dalam pencapresan tahun depan," tambahnya.

Hak atas fotoPERLUDEM

Image caption"Cerita terhadap keberhasilan Presiden Jokowi mungkin akan biasa-biasa saja, kalau dia tidak dalam proses untuk berkontestasi sebagai bakal calon pasangan presiden," kata pimpinan Perludem, Titi Anggraeni.

"Tapi sebenarnya tidak ada hubungan sama-sekali dengan kampanye politik," katanya lagi.

Iklan terkait pembangunan bendungan ini pertama kali ditayangkan di bioskop sejak 8 September lalu dan akan diakhiri sampai 20 September 2018 nanti. "Kami merancangnya pada 2017 lalu," ungkap Ferdinandus.

Dia menambahkan pihaknya memilih bioskop karena pihak pengelolanya menyediakan ruang untuk tayangan iklan.

"Nah kami menggunakan kesempatan itu, karena ketika kami pasang iklan di situ, itu terukur," ujarnya.

Selain itu, pihaknya memilih memasang iklan di bioskop karena belakangan ini animo penonton terhadap film Indonesia mengalami pertumbuhan.

"Bayangkan dari Januari sampai Agustus, penonton film Indonesia itu mencapai 36 juta orang," kata Ferdinandus.

Apa yang bisa dilakukan Badan Pengawas Pemilu?

Dihubungi secara terpisah, anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo menyatakan pihaknya tidak bisa bertindak karena iklan tersebut "tidak masuk kategori kampanye".

"Karena sekarang ini belum ada penetapan Pak Jokowi sebagai calon presiden. Jadi tentu kapasitas yang ditayangkan itu adalah sebagai Presiden," kata Ratna Dewi kepada BBC News, Kamis (13/09).

"Jadi, (iklan) itu bagian dari program pemerintah," tambahnya.

Dengan demikian, lanjutnya, Bawaslu belum memiliki kewenangan untuk menyikapi tayangan iklan kinerja pemerintahan Jokowi yang diprotes oleh sejumlah politikus pendukung Prabowo-Sandiaga.

'Hindari ruang yang bisa menjadi kontroversi'

Bagaimanapun, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengatakan, rrotes keras kubu Prabowo-Sandiaga terhadap iklan kinerja pemerintahan Joko Widodo yang diputar bioskop tidak perlu terjadi apabila pembuat iklan tidak mengarahkannya kepada keberhasilan individu presiden.

Semestinya, jika diniatkan sejak awal sebagai iklan kinerja pemerintah, Kementerian Komunikasi dan Informatika - sebagai pihak pembuat iklan - akan lebih memberi porsi kepada jajaran kementerian dalam materi iklan-iklannya, kata Titi.

"Karena program-program, misalnya, capaian pembangunan bendungan, dan lain-lain itu 'kan capaian pembangunan oleh kementerian," kata Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, kepada BBC News Indonesia, Kamis (13/09).

Menurutnya, dari beberapa iklan pemerintah yang beredar di masyarakat terkesan menonjolkan sosok Joko Widodo, sehingga rentan ditafsirkan sebagai kampanya terselubung terkait pilpres.

"Cerita terhadap keberhasilan Presiden Jokowi mungkin akan biasa-biasa saja, kalau dia tidak dalam proses untuk berkontestasi sebagai bakal calon pasangan presiden," katanya.

Titi menekankan hal itu karena segala hal yang berkaitan dengan kepentingan kontestasi, akan menjadi sorotan kedua pihak yang bersaing, selama menjelang pilpres.

"Jadi menurut saya, siapa pun itu, mestinya menghindari ruang-ruang yang bisa menjadi kontroversi," katanya lagi.

Hal lain yang dikritisi Titi Anggraini adalah penggunaan bioskop sebagai medium menayangkan iklan kinerja pemerintahan Jokowi.