Artikel tentang APBN 2018 (APBN 2018 yang Berkeadilan di Seluruh Pelosok Tanah Air)

File WORD bisa di download di : sini

APBN 2018 YANG BERKEADILAN DI SELURUH PELOSOK TANAH AIR

Ditulis oleh : Anugrah Dwi Kusuma

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) merupakan istilah yang digunakan dalam sistem penganggaran keuangan negara di Indonesia. APBN berperan sebagai instrumen utama pemerintah untuk mensukseskan program kerja yang dicanangkan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur, sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. Sesuai dengan pasal 23 ayat (1) UUD 1945 Amandemen ke-4, ditegaskan bahwa APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan UU dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

APBN 2018 memiliki tema yang sangat menarik yakni “Memantapkan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan yang Berkeadilan”. Berdasarkan tema tersebut, kita digiring untuk memahami bahwa prioritas APBN 2018 adalah mengelola pajak dan pendapatan negara agar terwujudnya pembangunan yang merata di seluruh pelosok tanah air. Berdasarkan prioritas tersebut, pemerintah memiliki beberapa kebijakan pokok dalam APBN 2018, yakni melakukan optimalisasi pendapatan negara dengan target penerimaan perpajakan yang realistis sesuai database terkini, meningkatkan kualitas belanja negara dengan tetap melakukan efisiensi belanja non-prioritas tanpa mengurangi output yang direncanakan, mengendalikan defisit dan rasio utang demi efisiensi pembiayaan anggaran. mengembangkan creative financing, dan mengalokasikan Souverign Wealth Fund sebagai simpanan jangka panjang untuk generasi berikutnya. Pajak akan menjadi distributor pendapatan dan pemacu dunia usaha agar lebih kompetitif. Belanja negara juga akan diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur dan program perlindungan sosial yang merata di seluruh pelosok tanah air.

Bagai pepatah ‘tak kenal, maka tak sayang’, sebelum menjadi pengawal setiap rupiah yang dibelanjakan dengan baik, masyarakat harus mempunyai rasa memiliki yang tinggi dan teredukasi dengan berbagai informasi kebijakan yang dijalankan pemerintah dalam APBN.. Disamping itu, pemerintah sudah melakukan upaya untuk mewujudkan APBN yang kredibel, transparan dan akuntabel dengan menyediakan segala informasi APBN di website Kementerian Keuangan yang dapat diakses dengan mudah oleh semua orang, khususnya masyarakat Indonesia.

Dalam postur APBN 2018, APN (Anggaran Pendapatan Negara) ditargetkan sebesar Rp. 1.894,7 triliun. Jumlah ini didapat dari penerimaan perpajakan sebesar Rp. 1.618,1 triliun, PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sebesar Rp. 275, 4 triliun dan Hibah sebesar Rp. 1,2 triliun. ABN (Anggaran Belanja Negara) sebesar Rp. 2.220,7 triliun yang terdiri dari anggaran belanja pemerintahan pusat sebesar Rp. 1.454,5 triliun dan anggaran transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp. 766,2 triliun. Angka itu didapat dari transfer ke daerah sebesar Rp. 706,2 triliun dan dana desa sebesar Rp. 60,5 triliun. Kemudian, total pembiayaan anggaran adalah sebesar Rp. 325,9 triliun. Berdasarkan data, pendapatan negara masih didominasi oleh penerimaan perpajakan berupa pajak penghasilan. Pada APBN 2018, anggaran transfer ke daerah dan dana desa meningkat sebesar Rp. 10, 3 triliun dari APBN tahun lalu.

Sebagai langkah nyata pemerintah dalam mengurangi ketimpangan sumber pendanaan dan kualitas layanan publik antara pusat dan daerah serta optimalisasi pembangunan di daerah pelosok demi pembangunan yang merata, pemerintah melalui Kemenkeu telah mendanai daerah pelosok untuk bisa memiliki akses infrastruktur dengan program Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) yang pendanaannya juga bersumber dari badan swasta. Disamping itu, pemerintah melalui Kemendes PDTT dan Kemenhub sudah banyak membangun infrastruktur jalan di daerah terpencil, sebagai contoh, di desa Alasbayur, Situbondo. Hal ini memudahkan akses tata niaga masyarakat untuk menjual hasil tani ke pasar dan juga membantu anak-anak agar lebih mudah bersekolah. Selain itu, pemerintah melalui Kemendikbud sudah menjalankan program SM3T dengan mengirimkan guru-guru muda untuk mengajar di daerah tertinggal dan terpencil. Melalui Kemenpupr, juga telah menyelesaikan jembatan gantung dengan teknologi Judesa di Lembor, Manggarai Barat, NTT. Terlebih lagi, Kemenesdm yang terus mengembangkan akses listrik di daerah-daerah terpencil dan tertinggal.

APBN 2018 yang berkeadilan di seluruh pelosok tanah air akan terwujud jika semua pihak saling bersinergi dan bekerjasama dengan baik. Dari pihak pemerintah, hingga masyarakat yang berperan sebagai konsumen kesejahteraan dan pengawal setiap rupiah. APBN adalah milik bersama yang menentukan kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran NKRI. Maka dari itu, seluruh rakyat Indonesia senantiasa harus bahu-membahu untuk bekerja, menjaga dan menggunakan APBN sebaik-baiknya.